MENDESAK !!! “ PEMERINTAH HARUS MAMPU CIPTAKAN REVITALISASI DAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

INFODESAKU.COM-BOGOR-Akan menjadi suatu keprihatinan, saat anak-anak kita di sekolah dasar bertanya : “ Betulkah Negara kita adalah Negara Agraris ?....  

Jika betul, mampukah kita memberi contoh dan bukti bahwa kita negara agraris? Terlebih Pemerintah, karena merekalah yang seharusnya terpukul mendapat pertanyaan sederhana dari siswa sekolah dasar, sebab mereka sudah tidak mampu mempertahankan dan memperbaiki kondisi pertanian Indobesia yang semakin terpuruk.

Kelangkaan Komoditas Pertanian dan Ketergantungan Import

Mulai dari komoditas pangan, beras, bawang merah, bawang putih dan kedelai. Bahkan daging sapi saja kita import tak ada hentinya. Sebagian komoditas rakyat tersebut hilang dipasaran karena terhambatnya rantai import, padahal kita sangat mampu memproduksi komoditas tersebut di negeri sendiri. Kenapa hal itu tidak bisa dilakukan ? Apakah suatu kesengajaan yang terkondisi ? Lalu siapa yang diuntungkan dengan kondisi ini ?. 

Jika kondisi pasokan komoditi tidak mencukupi, pemerintah dengan mudahnya melakukan impor untuk menutupi kekurangan pasokan. Para ahli sebenarnya sudah punya prediksi akan terjadinya kekurangan pasokan terhadap komoditas ini dalam bulan-bulan tertentu. Tetapi informasi ini nampaknya hanya tertumpuk di meja setelah rapat dan seminar diberbagai tempat. Informasi ini tidak pernah dibahas bersama dengan petani sebagai pelaksana langsung dilapangan. Perjalanan dinas turun ke desa hanya sebatas seremoni yang tidak memiliki langkah strategis.

Upaya jangka pendek pemerintah, saat itu adalah pelarangan impor produk hortikultura untuk sementara waktu, memang bagus. Tapi dari sisi pelaku usaha justru kurang baik. Ini karena petani kita belum mempunyai kemampuan untuk menyuplai secara kontinyu permintaan pasar. Secara kelembagaan petani juga belum siap jika kemudian ada permintaan cukup besar. Hal ini terjadi karena petani belum memiliki sistem yang baik dalam mengelola komoditi holtikultura, berbeda dengan negara-negara seperti Laos, Vietnam ataupun Thailand, mereka sudah memiliki sistem pertanian yang cukup baik. Pemerintah negara-negara tersebut boleh saja berganti, tapi sistemnya tetap berjalan. Mereka tidak mencampur_adukkan pertanian dengan politik. Ini berbeda dengan Indonesia, ganti pemerintah, sistemnya juga berubah, ” papar Wasekjen Dewan Hortikultura Nasional Pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata. Memang pemerintah sudah melakukan kegiatan seperti pembinaan dan pelatihan petani. Tapi sayangnya tidak ada pengawasan yang terus menerus. Bahkan petani cenderung menjadi obyek. Jadi petani seharusnya dididik menjadi entrepreneur, sehingga bisa mandiri.

Minimnya Keberpihakan Pemerintah pada Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional, tapi justru sektor ini tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit, penyediaan lahan, ketersediaan pupuk hingga kebijakan lain tidak satu pun yang menguntungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada kehancuran.

Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia masih belum  dianggap penting oleh pemerintah, padahal dari keseluruhan pembangunan nasional, banyak didasari pada sektor pembangunan pertanian, antara lain: potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, pendapatan nasional melalui ekspor dan pajak, penduduk Indonesia yang, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia besar namun petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih belum berpihak kepada pertanian dan petani.

Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani.

Beberapa catatan dari pemikiran mahasiswa-mahasiswa pertanian Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pertanian Indonesia (FKMPI) terkait strategi pembangunan pertanian di Indonesia diantaranya adalah, “Optimalisasi program pertanian organik secara menyeluruh di Indonesia serta menuntut pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian yang produktif dan ramah lingkungan; Regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya kawasan lahan pertanian yang eksistensinya dilindungi oleh undang-undang;  Penguatan sistem kelembagaan tani dan pendidikan kepada petani; Indonesia harus mampu keluar dari WTO dan segala bentuk perdagangan bebas dunia pada tahun 2014; Peningkatan mutu dan kesejahteraan penyuluh pertanian; reformasi agraria; Membrantas mafia-mafia pertanian. 

Mengubah Sistem Pertanian Moderen Ke Sistem Pertanian Organik

Pertanian modern yang bertumpu pada pasokan eketernal berupa bahan-bahan kimia buatan (pupuk dan pestisida), menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Dunia pertanian modern adalah dunia mitos keberhasilan modernitas. Keberhasilan diukur dari berapa banyaknya hasil panen yang dihasilkan. Semakin banyak, semakin dianggap maju. Di Indonesia, penggunaan pupuk dan pestisida kimia merupakan bagian dari Revolusi Hijau, sebuah proyek ambisius Orde Baru untuk memacu hasil produksi pertanian dengan menggunakan teknologi modern, yang dimulai sejak tahun 1970-an., sementara pertanian tradisional yang bertumpu pada pasokan internal menimbulkan kekhawatiran akan rendahnya tingkat produksi pertanian, jauh di bawah kebutuhan manusia.  Keduanya dilematis, sehingga perlu ada paradigma baru, yakni penggunaan sistem pertanian yang mampu memacu kuantitas dan kualitas produksi.

Sebagai alternatif penanggulangan krisis pertanian modern adalah penerapan pertanian organik. Kegunaan budidaya organik menurut Sutanto (2002) adalah meniadakan atau membatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budidaya kimiawi. Pemanfaatan pupuk organik mempunyai keunggulan nyata dibanding dengan pupuk kimia. Pupuk organik dengan sendirinya merupakan keluaran setiap budidaya pertanian, sehingga merupakan sumber unsur hara makro dan mikro yang dapat dikatakan cuma-cuma. Pupuk organik berdaya amliorasi ganda dengan bermacam-macam proses yang saling mendukung, bekerja menyuburkan tanah dan sekaligus menkonservasikan dan menyehatkan ekosistem tanah serta menghindarkan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan demikian penerapan sistem pertanian organik pada gilirannya akan menciptakan pertanian yang berkelanjutan.

Keuntungan pertanian organik antara lain adalah :

1. Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan sejumlah organisme pengganggu tanaman.
2. meningkatkan aktivitas mikroorganisme antagonis yang bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah.
3. mencegah erosi.
4. Pembuatan pupuk yang mudah dan murah
5. meningkatkan cita rasa hasil pertanian.
6. Meningkatkan kandungan nutrisi.
7. Meningkatkan tekstur buah.
8. meningkatkan waktu penyimpanan.
9. Menciptakan ekosistem yang sehat

 Kelemahan pertanian organik

1. Produk pertanian organik masih dipandang mahal.
2. Kurangnya informasi tentang pertanian organik.
3. Produk organik memerlukan sertifikasi yang penerbitannya terlalu rumit dan berbiaya mahal
4. Tidak adanya peraturan yang jelas dari pemerintah yang mendukung pertanian organik.

Saat ini, pertanian organik adalah pilihan yang baik bagi petani yang ingin melakukan pertanian yang berkelanjutan. Cecep Yosep praktisi organik yang dihubungi majalah info desaku melalui telepon mengatakan, bahwa sistim pertanian organik menghasilkan tanaman holtikultura dengan kualitas yang baik, sehat dan bernutrisi tinggi. Disamping praktisi Organik, Cecep Yosep adalah Ketua I Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI ) Kabupaten Bogor, sebelum Go Organic 2010 dicanangkan pemerintah, ia yang berdomisili di Kecamatan Pamijahan ini sudah melakukan langkah-langkah sosialisasi pertanian organik, mulai dari pelaksanaan dikebun seluas kurang lebih 1,5 Hektar miliknya yang berlokasi di Kecamatan Cibungbulan sampai pembentukan Forum Komunikasi Petani Organik ( FKPO ) tahun 2006. Upaya-upaya tersebut tampaknya masih bergerak lamban, menurut Cecep yang “mengharamkan penggunaan pupuk kimia pada tanamannya”, hal itu disebabkan karena para petani organik kurang sabar dalam melakukan pengolahan pertanian organik, disamping itu PEMDA Kabupaten Bogor  masih separuh hati dalam mendukung perkembangan pertanian organik melalui kelompok-kelompok petani organik yang ada di wilayah kabupaten Bogor, ditambah mahalnya biaya sertifikasi produk organik yang pada akhirnya menimbulkan keengganan petani untuk melaksanakan sistem pertanian unggulan ini.         

Revitalisasi dan sistem pertanian organik menjadi komponen utama pembangunan pertanian di masa yang akan datang, tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Disamping menghadapi tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga tantangan tersebut menjadi sebuah kerja keras bagi kita semua apabila menginginkan pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor. (Koko)