Infodesaku | Pekalongan - "Pangan adalah soal hidu atau mati bangsa Indonesia". Peringatan ini disampaikan Presiden pertama Republik
Indonesia, Ir.Soekarno didalam pidatonya saat peletakan pertama pembangunan
Institut Pertanian Bogor (saat itu masih Fakultas Pertanian UI) pada 27 April
1952, di Bogor. Ketika itu Soekarno telah menyadari pentingnya pangan dan
pertanian terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
Semangat ini pula yang melandasi Institut Pertanian Bogor melalui segenap perangkat yang dimilikinya untuk terus memberikan sumbangsihnya bagi kemajuan pertanian Indonesia.
Adalah Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian
(DKSKP-IPB) dan Departemen Hama dan Proteksi Tanaman (HPT-IPB) bekerjasama
dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan memberikan penyuluhan dan pendampingan
terhadap petani padi dan hortikultura di Pekalongan pada Senin-Selasa (15-16
April 2014).
Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di 2 kecamatan, yakni
Kecamatan Kesesi dan Kecamatan Sragi dengan menggelar Klinik Tanaman Keliling
terpadu, serta diseminasi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan akses
petani terhadap informasi dan teknologi pertanian.
Selama 2 hari tersebut, petani datang ke lokasi penyuluhan
dengan serta membawa tanaman pertanian mereka yang mengalami masalah, baik
terkena hama ataupun penyakit dan akan langsung mendapat pemecahan solusinya
dari peneliti IPB yang hadir di lapangan.
“Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian (DKSKP)
IPB sesuai mandatnya adalah untuk merespon isu-isu strategis yang terkait
dengan pertanian, salah satunya tentang kedaulatan pangan”, kata Dodik Ridho
Nurrochmat, Direktur DKSKP-IPB.
Menurut Dodik, di dalam kajian strategis itu perlu adanya
program aksi, sehingga ketika ada isu strategis, IPB akan memiliki solusi di
lapangan. Selain itu ia menambahkan, bahwa faktor terpenting dalam kedaulatan
pangan adalah memastikan produksi pangan yang cukup dan memadai. Hal itu bisa
terjadi jika ada benih yang cukup, tanaman pun sehat. Menurutnya, saat ini petani menghadapi
masalah kekurangpahaman dalam teknis on-farm, terutama dalam penanganan hama
dan penyakit. Penggunaan obat-obatan dan pupuk yang tidak sesuai atau juga
berlebihan, malah membuat hama lebih kebal, penyakit semakin banyak, dan organisme
yang menguntungkan justru malah ikut mati.
Selain aspek teknis, diperlukan juga adanya akses pasar dan
kelembagaan pertanian yang sehat. Perlu adanya perhatian dan usaha bersama
untuk mewujudkan revitalisasi kelembagaan pertanian, memunculkan kelompok-kelompok
pertanian yang kuat.
Sementara itu, Kepala Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan, Sarwo Gangsar menyambut baik kedatangan tim dari IPB ini.
“Potensi pertanian Desa Kwasen ini luar biasa, tinggal bagaimana kita
mengembangkannya secara optimal”, katanya.
| Dodik (Direktur KSKP-IPB) berbincang dengan Sarwo (Kades Kwasen) |
Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan, Bambang Irianto
mengutarakan jika permasalahan yang dihadapi petani pekalongan yakni terkait
hama dan penyakit. Selain itu masalah pasca panen, yakni fluktuasi harga pasar
yang tidak bisa dikendalikan oleh petani. Ketika panen raya harganya turun, dan
ketika harga tinggi barangnya tidak ada.
“Kerjasama dengan IPB ini sudah memasuki tahun ke-4. Semoga
kerjasama ini dapat terus ditingkatkan dan terus memberikan manfaat, khususnya
bagi petani. Bahwa IPB sebagai salah satu institusi yang ahlinya di bidang
pertanian bisa secara bersama-sama bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan untuk meningkatkan pertanian itu sendiri, serta sekaligus memberikan
solusi hal-hal yang selama ini menjadi hambatan di bidang pertanian”, pungkas
Bambang.
Petani harus tetap
memiliki kebanggaan
Profesi petani adalah profesi yang mulia. Karena dengan
adanya petani dan hasil pertanian yang diproduksinya, sektor kehidupan yang
lain dapat terus berjalan. Olehkarenanya, marwah atau kebanggaan sebagai
seorang petani harus selalu dijaga dan ditumbuhkan.
Salah satu langkahnya adalah dengan memastikan budidaya
pertanian tetap memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga petani tidak
beralih profesi dan lahannya tidak dijual.
Terlebih dengan adanya MP3EI (Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), sebuah mega rencana pemerintah yang
akan menjadikan Jawa sebagai koridor industri dan perdagangan.
“Menurut data dari Kementerian Pertanian, lahan sawah
terancam dikonversi 5 juta hektar dari total luasan yang hanya 8 juta hektar.
Kalau sudah begitu, maka satu-satunya jalan untuk menghambat laju konversi
tersebut adalah bagaimana membuat sektor pertanian memiliki nilai tambah yang
tinggi, tidak kalah dengan sektor yang lain”, tegas Dodik.
Semakin berkurangnya tenaga penyuluh seolah menjadi penambah
gelapnya masa depan pertanian Indonesia. Padahal ia adalah ujung tombak
pertanian di lapangan. Sebagai gambaran, Dodik mengatakan bahwa di Kabupaten
Bogor saja saat ini satu penyuluh untuk 19-20 desa. Padahal idealnya adalah
satu penyuluh untuk satu desa. Belum lagi adanya 9.000 hektar lahan
non-produktif di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor harus memiliki komitmen yang kuat dalam memajukan sektor
pertanian, terlebih jika visinya adalah Revitalisasi Pertanian.
![]() |
| ilustrasi |
Kalau pertanian sudah sulit, resikonya besar, tidak ada
subsidi dan penyuluhan kurang, serta nilai tambahnya rendah, maka cepat atau
lambat lahan pertanian akan dikonversi. Apabila sudah begitu, cita-cita untuk
mewujudkan kedaulatan pangan tidak akan tercapai. (BCB/Fatma)

Posting Komentar
Silahkan Anda Beri Komentar Pada Berita Ini, Sebagai Penyemangat Kami Dalam Memberikan Berita Terbaik Untuk Anda