Infodesaku I Sulawesi Barat – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI mempublikasikan hasil Audit Pengelolaan Anggaran di Provinsi Sulawesi Barat
(Sulbar). Dalam rapat pleno, Kepala BPK
RI, Hadi Poernomo menyebutkan bahwa sepanjang tahun anggaran 2004 hingga triwulan
ke-3 Tahun 2012, BPK RI telah melakukan 81 kali pemeriksaan di seluruh Pemda
se-Sulbar. Pemeriksaan tersebut menghasilkan 1.380 temuan pemeriksaan dengan
2.984 rekomendasi.
Dari
keseluruhan hasil tersebut, hingga saat ini hanya 988 rekomendasi yang
ditindaklanjuti, sedangkan sisanya masih belum ada kepastian.
“Khusus
untuk Pemerintah Provinsi Sulbar, kami telah melakukan pemeriksaan sebanyak 16
kali dan menghasilkan 351 temuan dengan 554 rekomendasi”, papar Hadi Poernomo
saat rapat pleno di kantor BPK RI Jakarta belum lama ini.
Kabupaten
Mamuju sendiri, lanjut Hadi, didapat 231 temuan dari 14 kali pemeriksaan dengan
508 rekomendasi. Itu dilakukan pada tahun anggaran 2005 sampai semester ke-2
tahun 2012. Sebanyak 11 persen dari rekomendasi itu juga belum ditindaklanjuti.
Sementara
Mamuju Utara (Matra), terdapat 211 temuan dengan 94 rekomendasi dan belum
ditindaklanjuti. Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terdapat 228 temuan dengan
473 rekomendasi dan baru sebanyak 205 rekomendasi yang ditindaklanjuti.
Kondisi
tersebut menjadikan Sulawesi Barat mendapat penilaian “Wajar Dengan
Pengecualian (WDP)”. BPK pun berjanji akan terus melakukan pemantauan dan
tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan tersebut. “Karena itu amanah
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI”, pungkas Hadi.
Posting Komentar
Silahkan Anda Beri Komentar Pada Berita Ini, Sebagai Penyemangat Kami Dalam Memberikan Berita Terbaik Untuk Anda