Bupati: Camat Harus Sosialisasikan BPJS Kepada Masyarakat

“Bupati Bogor memerintahkan kepada setiap Camat agar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan”, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfo) Kabupaten Bogor, Tb. Luthfie Syam usai melaksanakan Rakor Pemda pada Kamis (2/1/2014) kemarin.

Hal ini dalam rangka menyikapi peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang secara seremonial diresmkikan Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Selasa (31/12/2013) di Istana Kepresidenan Bogor.

“Melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini, saya tidak ingin mendengar ada para pekerja yang tidak terlindungi. Saya juga tidak mau mendengar adanya laporan bahwa rakyat kurang mampu ditolak oleh rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya”, kata SBY dalam pidatonya Selasa (31/12/2013) lalu.

Selain masalah kesehatan, masih menurut Luthfie, dalam rakor pemda tersebut Bupati juga memberikan perhatian kepada sektor pendidikan dengan menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor agar rencana biaya pendidikan SMA gratis bagi yang tidak mampu dapat terlaksana dengan baik. Ia mengatakan bahwa biaya pendidikan untuk satu tahun adalah Rp 4 Juta/ siswa, sementara bantuan dari dana BOS Rp 1,1 juta/tahun dan bantuan dari Provinsi Jawa Barat Rp 1,2 Juta/tahun, serta kemampuan APBD Kabupaten Bogor Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu per siswa untuk satu tahun.

“Oleh karena itu, kekurangan dari dana tersebut, Bupati ingin semua direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, termasuk masalah ketersediaan ruang belajar berupa kelas agar diselesaikan pada 2014”, tandas Luthfie.

Secara garis besar, rapat koordinasi yang dihadiri Bupati Bogor, Rachmat Yasin, Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti, Sekretaris Daerah (Sekda), Adang Suptandar, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Bogor ini merupakan evaluasi dan persiapan untuk pelaksanaan visi mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten termaju se-Indonesia.

Luthfie menerangkan bahwa kemajuan suatu kabupaten diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didalamnya terdapat 3 hal, yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

“Selain itu, Bupati Bogor berharap kemampuan daerah harus maju, baik dari segi PAD, APBD, laju LPE dan pendapatan perkapita masyarakat. Hal tersebut bisa tercapai dengan meningkatkan pelayanan publik yang ramah dan tanpa biaya”, pungkas Luthfie. (*)