Menurut
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi yang juga Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama Kabupaten Bogor, TB.Luthfie Syam,
problem kita hari ini masih sama, di kami, era keterbukaan informasi
adalah sebuah kondisi yang baru. Saya berharap, mau tidak mau kita harus
mengikuti kondisi ini, berkaitan dengan iklim reformasi dan wujud dari
demokrasi, keterbukaan informasi menjadi salah satu bagian di dalamnya.
"Konteks
kita hari ini adalah aspek kehumasan dan PPID. Ini adalah dua kegiatan
yang kita satukan. Keduanya sama-sama bicara soal informasi yang harus
diberikan kepada masyarakat. Jawa barat salah satu yang unggul dalam
pelayanan informasi publik. Namun belakangan sedang ramai, gugatan soal
informasi publik. Mari kita temukan titik permasalahan dan kita cari
solusinya sehingga bisa selesai secara elegan", jelas Luthfie.
Luthfie
menambahkan, kata kehumasan sering kali kita memandang sebagai sebuah
profesi. Sebetulnya kehumasan adalah sebuah fungsi, peran kehumasan
sudah melekat pada kita semua sebagai pegawai, jadi bukan hanya pejabat
saja yang memeiliki peran kehumasan. Keterbukaan informasi bukan hanya
kebutuhan masyarakat tapi juga kita sebagai pegawai, dimana peran
kehumasan itu melekat.
"Soal PPID kami sudah membuat
strukturnya, ada PPID utama dan PPID pembantu. PPID utama ada di tingkat
Kabupaten sementar PPID pembantu ada di tingkat OPD dan kecamatan.
Dengan semangat yang kita miliki mudah-mudahan apa yang diharapkan
masyarakat tentang informasi publik pelan-pelan bisa terwujud sesuai
harapan", tambahnya.
Forum ini diisi beberapa nara sumber
dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Mereka adalah Kepala Biro
Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Prov.Jabar, Ruddy
Gandakusumah, Komisioner Komisi Informasi Prov. Jabar, Anne Friday
Safaria, Kabid Humas Pusat Penerangan Kemendagri, Andi Kriarmoni, Kasat
Reskrim Polres Bogor, AKP Didik Purwanto.
Masing-masing
membahas mengenai, Media, Humas dan Keterbukaan Informasi Publik,
Alternatif Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan, dan Peran
Kehumasan dalam mendukung Open Goverment Indonesia.
Kabid
Komunikasi Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Bogor, Erwin Suriana
juga menjelaskan, informasi merupakan Kebutuhan pokok seseorang,
olehkarenanya keterbukaan informasi publik yang bertujuan membentuk tata
kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, setiap bandan publik
harus memaksimalkan peran informasi publik.
"Hari ini kami
kumpulkan perwakilan dari setiap badan publik tersebut, mereka adala
para PPID utama dan PPID pembantu. Kegiatan ini bermaksud mengoptimalkan
peran Kehumasan dan PPID, mensinergikan layanan informasi publik, dan
emberdayakan layanan informasi publik melalui SDM yang ada", paparnya.
Peserta
dihadiri 120 orang, mereka adalah para PPID utam dan PPID pembantu di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Hadir diantaranya, Dirut RSUD
Ciawi, bagian Humas PDAM Tirta Kahuripan, para Sekretaris Kecamatan, dan
dari OPD lainnya.(Rido)
Posting Komentar
Silahkan Anda Beri Komentar Pada Berita Ini, Sebagai Penyemangat Kami Dalam Memberikan Berita Terbaik Untuk Anda